PROSULUT.COM, MANADO – Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dr Femmy J Suluh MSi, diingatkan mengevaluasi kinerja oknum pegawai di instansi tersebut, yang disinyalir menjadi penghambat pelaksanaan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional (UKKJ-JF)
Masalahnya, UKKJ-JF yang merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) dan dijawalkan digelar di Dikda Sulut, Rabu (24/04/2024), berisiko tidak maksimal lantaran menempatkan tenaga kurang cekatan serta profesional.
Dugaan itu terbukti setelah adanya salah satu oknum pegawai berinisial NP yang enggan bekerja sama lantaran tidak merespons manakala diajak berkomunikasi melalui telpon selular.
“Sebagai pegawai yang tanggap harusnya dia mengangkat telpon bukannya mengabaikan. Apalagi pelaksanaan UKKJ-JF tinggal satu hari, sehingga perlu saling berkoordinasi,” ujar pemerhati pendidikan, Refly Sanggel, mengutip keluhan nara sumber yang merasa dikecewakan, Selasa (23/04/2024) sore.
Refly mengatakan, berkaca dari kejadian itu menimbulkan kesan kalau oknum pegawai tersebut tidak ingin bekerja sama, meski pelaksanaan UKKJ-JF amatlah penting karena menyangkut masa depan banyak orang.
Dasar itulah Refly pun mendesak Kadis Dikda Sulut tidak tinggal diam dan lebih selektif lagi menempatkan pegawai yang cenderung tak serius melaksanakan tanggung jawab.
Disebutkan lagi kalau oknum tersebut telah ditelpon berkali-kali namun tidak mau meladeninya. Setelah Person In Charge (PIC) dari Balai Guru Penggerak (BGP) Sulut menghubunginya barulah oknum tersebut merespon dengan dua alasan, yang menurut sumber, terlalu mengada-ada.
“Kepala dinas perlu mengontrol secara ketat segala ulah anak buahnya dalam pelaksanaan UKKJ JF. Apalagi UKKJ JF akan diikuti oleh Jabatan Fungsional (JF) Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, JF Penilik Provinsi Sulut dan Kabupaten/Kota se-Sulut,” ujar Refly.
Kegiatan ini imbuh Refly, sangatlah penting karena menyangkut nasib pegawai. Selain itu kegiatan tersebut berbasis nasional, sehingga dibutuhkan koordinasi dan saling memberikan informasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota.
Sayangnya, Femmy hingga berita ini diturunkan belum bisa dihubungi untuk dikonfirmasi. (ing)
