MANADO, PROSULUT.com – Menyikapi polemik yang terjadi antara seorang pengusaha tambang berinisal AK yang melakukan penganiayaan terhadap Sehan Landjar (SL) yang diketahui akibat permasaalahan hutang piutang, Barmas Sulut akan melakukan pertemuan dengan TNI dan Polri.
Demikian disampaikan Ketua DPD Barmas Sulut Tonaas Defly Brando Lengkey, SS di dampingi Fernando FX Melo (Sekretaris DPD) di Manado, Minggu (2/1/2022), seperti dikutip Barmas Sulut dalam rilisnya.
Menurut Tonaas Lengkey, aparat penegak hukum harus jeli, apalagi AK pernah di proses hukum akibat menjalankan Pertambangan liar atau Pertambangan Tanpa Ijin (PTI) dan SL juga merupakan seorang tokoh masyarakat yang bertikai dan tidak dapat di antisipasi oleh aparat keamanan.
Sebagai organisasi adat yang bertujuan untuk mempersatukan tiga etnis budaya di Sulut, Barmas melihat, pertikaian ini seharusnya tidak boleh terjadi ketika ada peluang untuk di lerai aparat keamanan yakni dari kepolisian.
Itulah sebabnya, “kami meminta Kapolda Sulut juga perlu melihat hal ini. Proses hukum atas penganiayaan harus di tegakkan, tetapi juga perlu melakukan evaluasi di internal kepolisian,” ujarnya.
Barisan Adat Masyarakat Sulawesi Utara (Barmas) Sulut, menurutnya, selalu siap mendukung TNI dan Polri, dalam mempertahankan keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di tiga etnis budaya di Sulut yakni Minahasa, Nusa utara, dan Bolaang Mangondow.
“Barmas Sulut akan terus bersinergi dengan TNI dan Polri, sebagaimana tujuan Barmas untuk mempersatukan seluruh masyarakat di tiga etnis budaya di Sulaweai utara,” tandasnya.
Sekretaris Barmas DPD Sulut Fernando FX Melo menambahkan, pihaknya akan segera mengawal kasus tersebut di mana kasus tersebut perlu ditangani dengan serius oleh aparat kepolisian.
“Sesuai hasil koordinasi bersama Ketua Tonaas Defly, Barmas DPD Sulut akan segera tatap muka bersama aparat keamanan dan para penegak hukum di Sulut untuk membangun sinergitas bersama TNI dan Polri.
Disebutkan, bukan hanya soal kasus AK dan SL saja tapi banyak kasus lain lagi yang kemudian harus menjadi perhatian serius dari aparat keamanan, penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri.
Ia juga berharap, dengan adanya koordinasi antara Barmas Sulut bersama para aparat keamanan dan penegak hukum di Sulut maka mampu menekan tindakan premanisme dan semua tindakan yang melanggar hukum.
“Harapan kami, melalui tatapmuka nanti, terbangun sinergitas dalam meminimalisir atau mampu mencegah tindakan melawan hukum, baik tindakan premanisme di jalanan, sampai tindakan premanisme berdasi di Sulut,” ujar Melo.(elka)
