TALAUD, PROSULUT.com – Agenda nasional Rapat Kerja Masional (Rakernas) Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) akan digelar di Talaud pada 23 Mei 2022.
Beberapa menteri direncanakan hadir pada agenda nasional ini. Dua menteri yakni Menkopolhukam dan Mendagri akan memimpin kegiatan tersebut.
Agenda nasional ini merupakan salah satu dari empat agenda nasional yang pelaksanaannya diadakan di Bumi Porodis ini.
Tiga kegiatan nasional lainnya adalah pertama, Pra-Paskah Nasional atau Launching yang telah diberikan oleh Persekutuan Gereja Indonesi(PGI) untuk diarak di seluruh wilayah Kabupaten Talaud, yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Kedua, Pelaksanaan Simposium Nasional nilai paskah yang dikontribusikan dalam pembangunan nasional, yang akan digelar pada 10 – 15 Mei 2022. Ketiga, acara puncak Paskah Nasional 2022 pada 17 Mei 2022, yang direncanakan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut berharap tiga agenda nasional yang akan dilaksanakan di Talaud tersebut (satu agenda dari empat agenda nasional sudah dilaksanakan) mendapat tuntunan dari Tuhan dan bisa berjalan sesuai dengan rencana.
Gerbangdutas adalah momentum membangun Sulawesi Utara dari wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan negara tetangga Filipina.
Agenda nasional ini, menurut Ruben Kalalo (Staf Khusus Bupati Kepulauan Talaud) memiliki multiplier effect yang luar biasa seiring dengan ide brilian Bupati Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus Perbatasan (KEK – P) Manee sebagai KEK – Perbatasan yang pertama di Indonesia dan menjadi Pilot Project KEK
Oleh karena itu, sebutnya, masyarakat Sulawesi Utara khususnya Kabupaten Kepulauan Talaud harus bersyukur atas dipilihnya Talaud sebagai lokasi pelaksanaan Gerbanhdutas yang mendapat support penuh dari Pemkab Talaud oleh Bupati E2L dan Wabup Moktar Arunde Parapaga .
:Salut dan apresiasi untuk kerja keras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melakukan approach kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP),” tandas Kalalo, mantan aktivis mahasiswa. (LAF)
