PROSULUT.com, MANADO — Demi kemajuan daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE rela bekerja sampai malam hari.
Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Denny Mangala, Gubernur Yulius Selvanus, bekerja keras setiap hari demi mendorong kemajuan Sulawesi Utara. Bahkan hal ini dilakukan sampai larut malam.
“Bapak Gubernur setiap hari bekerja sampai larut malam, memikirkan cara yang tepat untuk kemajuan Sulawesi Utara,” ujar Mangala.
Anggapan oleh sejumlah pihak jika Bapak Gubernur hanya melakukan pencitraan dan acara seremoni, kata Mangala, tidak beralasan dan berdasar karena mereka tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Bapak Gubernur.
Ada tujuh langkah taktis dan strategis yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Bapak Gubernur sejak dilantik.
Pertama, melobi Pemerintah Pusat melalui beberapa kementerian untuk memastikan program prioritas Provinsi Sulawesi Utara mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat.
Memastikan agar makin banyak program pusat yang dialokasikan di Sulawesi Utara. Sebab jika hanya mengandalkan APBD Sulawesi Utara yang sangat minim, progres pembangunan tidak akan terlihat. Apa yang diperjuangkan Bapak Gubernur sudah memperoleh respons dari berbagai kementerian. Hingga saat ini sudah cukup banyak menteri yang berkunjung di Sulawesi Utara untuk memastikan program yang tepat untuk Sulut terkait usulan Bapak Gubernur.
Contohnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan anggaran untuk Pelabuhan Bitung, Tambak Udang dan beberapa program lainnya. Demikian halnya Kementerian Perumahan mengalokasikan 3.000 Unit Rumah layak huni di Sulut.
Kementerian Pertahanan untuk SMA Taruna Nusantara di Langowan, Kementerian Pertanian untuk bantuan Alsintan yang tahap pertamanya sudah disalurkan di beberapa wilayah. Belum lagi Menteri Bappenas yang merespons positif usulan Gubernur untuk program strategis yang memerlukan dukungan pusat dan masih banyak lagi yang akan mengalir di Sulut dan ini semua demi untuk masyarakat Sulut.
Kedua, dalam rangka memacu pengembangan sektor Pariwisata, Pemprov sudah melakukan kerjasama pembukaan penerbangan baru, baik domestik dan Internasional.
Untuk penerbangan domestik, ujarnya, setelah dibuka penerbangan langsung Manado-Toraja, saat ini sedang dijajaki rute penerbangan baru Manado-Kalimantan Utara, Manado-Maluku, Manado-Papua, Manado-Palu, dan daerah lainnya.
Sementara untuk penerbangan Internasional, telah dilakukan pembicaraan serius dengan Maskapai Penerbangan untuk pembukaan jalur direct flight Manado-Hongkong, Manado-Korea Selatan, Manado-Taiwan, dan Manado-Jepang.
Ada juga upaya pembenahan obyek-obyek wisata secara sinergis antara Privinsi dan Kabupaten/Kota dengan dukungan pusat.
Ketiga, untuk memujudkan ketahanan pangan, Gubernur telah mendorong perluasan areal sawah untuk tanaman padi yang tercermin dari penambahan luasan areal sawah di hampir semua kabupaten/kota pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) masing-masing daerah yang diikuti dengan pemberian bantuan Alsintan, pupuk, bibit, dan pompa air.
ASN juga didorong untuk menjadi contoh dalam menciptakan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman kebutuhan pokok sehari-hari seperti cabe, tomat, dan bawang merah.
Keempat, di bidang Pendidikan Gubernur Yulius Selvanus terus berupaya mewujudkan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara melalui berbagai program yang menyentuh dunia pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, terluar, dan terbelakang. Akan dibangun Universitas Negeri di Bolaang Mongondow untuk menopang IPM di sana.
Untuk bidang kesehatan, terus dilakukan optimalisasi pelayanan di rumah rumah sakit pemerintah, couverage BPJS kesehatan, serta pelayanan kesehatan gratis yang dimulai dari Kabupaten Talaud.
Kelima, masalah krusial yang saat ini dipacu oleh Gubernur juga adalah sektor pertambangan dan perikanan. Kedua sektor ini sangat potensial di Sulawesi Utara tapi belum disentuh dan dikelola dengan baik, sehingga sampai saat ini tidak ada kontribusi bagi pendapatan asli daerah Sulawesi Utara.
Makanya, kebijakan yang akan diambil Gubernur adalah tidak ada lagi Ijin Usaha Pertambangan (IUP)) yang dikeluarkan. Mengembangkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang akan diikuti dengan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga rakyat di sekitar wilayah pertambangan dan rakyat yang bermata pencaharian sebagai penambang, dapat bekerja secara legal dan hasilnya dapat mensejahterakan masing-masing penambang.
Di sektor perikanan, semua yang bergerak di industri perikanan wajib memiliki kantor di Sulut agar ada prosedur perpajakan yang memberi dampak bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara.
Keenam, di bidang infrastruktur daerah, masih banyak jalan yang rusak. Selain membutuhkan dana cukup besar, juga perlu sinergitas dengan pusat dan kabupaten/kota, karena ada jalan yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan Kabupatena/Kota.
Karena ada kebijakan efiaiensi nasional, maka banyak alokasi anggaran infrastruktur yang ditangguhjan pemerintah pusat. Walaupun demikian, dengan keterbatasan yang ada, Bapak Gubernur telah memginstruksikan untuk memperbaiki jalan-jalan yg menjadi kewenangan Provinsi. Hanya saja, saat ini masih dalan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan, sehingga belum terlihat progresnya.
Demikian juga infrastruktur pendidikan dan kesehatan belum terligat secara fisik karena masih proses pengadaan barang dan jasa (tender).
Ketujuh, ketersediaan pangan juga menjadi perhatian Bapak Gubernur, dimana setiap hari tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Bulog melaksanakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu warga yang kesulitan memperoleh akses pangan, terutama juga di wilayah wilayah yang akan melaksanakan pengucapan syukur.
Mangala juga mengemukakan, berbagai program lainnya sampai saat ini masih berproses sesuai mekanisme keuangan, karena dampak kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan semua pemerintah daerah menyesuaikan skema APBD-nya.
Sebagian besar visi dan misi Bapak Gubernur belum tergambar secara utuh pada APBD tahun 2025 ini, karena disusun dan ditetapkan tahun 2024, sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian pada APBD Perubahan tahun 2025.
“Mari, dengan kedewasaan dan pemikiran jernih, kita memberikan waktu bagi Bapak Gubernur untuk bekerja serta memberikan dukungan untuk kebijakan-kebijakan Bapak Gubernur dalam membangun Sulawesi Utara. Kritikan dan koreksi bagi Bapak Gubernur tidak masalah, sepanjang itu didasarkan pada data dan fakta yang obyektif dan bukan asumsi ataupun karena faktor politik. Demikian Jubir Pemprov Sulut, Denny Mangala. (***)
