PROSULUT.com, MANADO – Ketika para guru nonsertifikasi di Kota Manado harus menahan beban ekonomi akibat Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) yang belum dibayarkan sejak Agustus 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado justru menggelar kegiatan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) selama 10 hari di salah satu hotel mewah di kawasan Tongkaina.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah kebijakan efisiensi anggaran, mengapa hak guru belum juga dipenuhi, sementara kegiatan di hotel tetap berjalan?
Bagi para guru, TPP bukan sekadar angka dalam daftar pembayaran. Tunjangan tersebut menjadi salah satu penopang kebutuhan rumah tangga.
Bahkan, berdasarkan informasi dari salah seorang bendahara sekolah di Manado, sejumlah guru terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pencairan TPP tak kunjung terealisasi selama berbulan-bulan.
Ironisnya, ketika bendahara sekolah menanyakan kepastian pencairan kepada bendahara Disdikbud, jawaban yang diterima menyebutkan bahwa menurut informasi kepala dinas, sedang berangkat. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), kepastian pembayaran kepada para guru masih belum jelas.
Di saat yang sama, kegiatan BCKS berlangsung selama 10 hari di hotel ternama kawasan Tongkaina dengan melibatkan sekitar 30 peserta, ditambah kru Disdikbud dan pihak terkait lainnya. Durasi kegiatan serta penggunaan fasilitas hotel tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total biaya yang dikeluarkan dan urgensi pemilihan lokasi kegiatan.
Publik tentu tidak mempersoalkan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Namun, ketika hak guru masih tertahan, wajar jika masyarakat mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran.
Apakah efisiensi hanya berlaku ketika pemerintah harus membayar hak tenaga pendidik, sementara kegiatan yang membutuhkan biaya besar tetap dapat dilaksanakan? Berapa total anggaran BCKS tersebut, dan mengapa pembayaran TPP belum menjadi prioritas?
Upaya konfirmasi kepada bagian keuangan Disdikbud Manado melalui telepon genggam pada Selasa (17/11/2026) belum mendapat respons.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan TPP maupun rincian anggaran kegiatan BCKS.
Kini, Disdikbud Manado ditunggu keterbukaannya. Jangan sampai para guru terus diminta bersabar, sementara pertanyaan tentang penggunaan anggaran justru dibiarkan tanpa jawaban.




