PROSULUT.com, MANADO – Semboyan “Dari dan untuk Rakyat” yang disematkan kepada prajurit TNI, bagi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE ternyata sudah menjadi napas hidup dalam pengabdiannya terhadap bangsa dan negara.
Betapa tidak. Sebagai pemimpin masyarakat Sulut, Yulius Selvanus tidak mau kalah saat ada permasalahan dalam masyarakat dan daerah yang dipimpinnya.
Bukti terbaru, setelah stok dan pasokan pangan nasional tengah bergejolak, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) langsung mengambil langkah taktis.
Pemprov Sulut bersama Bulog akan melakukan operasi pasar mulai hari ini, Kamis 10 Juli 2025 untuk mengantisipasi gejolak kelangkaan dan harga beras di Sulut saat ini.
Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) mengakui jika kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara tapi seluruh Indonesia.
“Untuk mengantisipasi kelangkaan ini, Gubernur Sulut memerintahkan sejumlah intstransi terkait untuk melakukan operasi pasar di tempat rawan kelangkaan beras,” kata Mangala.
Menurutnya, operasi pasar ini akan dipimpin langsung Asisten II Pemprov Sulut, Christian Talumepa, melibatkan semua stakeholder terkait seperti Bulog.
“Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi kelangkaan yang terjadi saat ini,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Mangala menduga ada penimbunan secara sengaja oleh para tengkulak, sehingga pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk diproses hukum.
“Kita pasti akan tindak jika ditemukan penimbunan secara sengaja. Kita berharap masyarakat bisa melaporkannya, sebab kelangkaan beras saat ini bukan hanya fenomena lokal di Sulut, tetapi merupakan masalah nasional yang melanda hampir seluruh provins,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemprov Sulut melalui arahan langsung Bapak Gubernur, tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan preventif sedang disiapkan secara cepat dan terukur.
“Tadi sudah dilakukan rapat bersama instansi terkait termasuk Bulog yg dipimpinan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi kelangkaan beras di Sulut,” ujar Mangala.
Ia menambahkan, upaya ini tidak hanya bertujuan mengintervensi harga, tetapi juga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras.
“Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Makanya, Gubernur terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah,” papar Mangala.
Mangala menjelaskan, stabilitas harga bahan pokok terutama beras menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh sebab itu, selain intervensi pasar dan distribusi stok cadangan, Pemprov akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi oleh Satgas Pangan, guna menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen.
“Langkah-langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” katanya.
Dengan respons cepat, koordinasi lintas lembaga, serta komitmen terhadap perlindungan masyarakat, Pemprov Sulut menunjukkan kesigapan dalam menjaga stabilitas pangan sebagai fondasi utama keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi daerah. (*)
