PROSULUT.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sejumlah langkah strategis bersama pemerintah daerah untuk mengatasi sekolah yang mengalami kekurangan murid pada Tahun Ajaran 2026/2027. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan hasil pendataan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terhadap sekolah yang memiliki kurang dari 100 murid, termasuk sekolah dengan jumlah murid di bawah 60 orang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, fenomena sekolah minim murid dipengaruhi berbagai faktor, seperti perubahan jumlah penduduk usia sekolah, perpindahan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, preferensi masyarakat dalam memilih sekolah, serta kondisi geografis yang berbeda di setiap daerah.
Data hasil pendataan telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari koordinasi antarkementerian. Selanjutnya, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah akan merumuskan kebijakan penanganan sekolah dengan jumlah murid yang sangat terbatas, mengingat pengelolaan satuan pendidikan merupakan kewenangan pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (19/7).
Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerintah juga akan memetakan kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan perkembangan demografi dan sebaran penduduk, mengevaluasi daya tampung sekolah, memperkuat perencanaan berbasis data, serta memastikan sekolah dengan jumlah murid terbatas tetap memperoleh pendampingan dan layanan pendidikan secara optimal.
Kemendikdasmen menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kondisi sekolah secara berkala. Melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap setiap sekolah dapat berkembang sesuai potensi wilayahnya dan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang setara serta bermutu.(jet)
