PROSULUT.com,MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memprioritaskan ketersediaan dan stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama cabai.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi dan distribusi pangan akibat perubahan cuaca serta fenomena El Nino yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.
Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE meminta seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan bergerak cepat dan terkoordinasi.
Arahan tersebut disampaikan Gubernur Yulius dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri yang digelar secara daring dari Wisma Negara Bumi Beringin, Senin (7/9/2026).
Menurut Gubernur Yulius, dampak El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena perubahan pola cuaca dan keterbatasan air berpotensi menurunkan produktivitas pertanian. Jika produksi terganggu, pasokan cabai dapat berkurang dan berujung pada kenaikan harga di tingkat konsumen. “Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Yulius menginstruksikan tiga langkah utama, yakni melakukan pemetaan produksi dan ketersediaan cabai di daerah sentra produksi, memperketat pemantauan distribusi dari sentra produksi menuju pasar dan wilayah konsumen, serta memfasilitasi pasokan dari luar daerah apabila produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sulut Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si mengatakan instruksi gubernur segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif antara perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah kabupaten/kota, kelompok tani, pelaku distribusi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengendalian cabai, kata Jemmy, dilakukan dari hulu hingga hilir dengan memperkuat produksi lokal, menjaga stok, memastikan distribusi lancar, serta melakukan intervensi pasokan bila diperlukan.
Pemprov Sulut juga akan meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan pangan strategis secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah preventif tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan cabai tetap tersedia dengan harga wajar, menekan tekanan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi Sulut menghadapi ketidakpastian iklim.(ist/*)
