PROSULUT.com, MINUT – Kontestasi pencalonan Hukum Tua Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), mulai diwarnai polemik.
Sejumlah masyarakat adat secara tegas mempersoalkan keikutsertaan beberapa bakal calon yang dinilai tidak memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan adat istiadat yang dianut masyarakat setempat.
Bagi masyarakat adat Tontalete, persoalan ini bukan sekadar perebutan kursi kepemimpinan desa.
Ada nilai, tradisi, dan ketentuan adat yang menurut mereka harus dihormati. Mereka tidak ingin proses pencalonan Hukum Tua berjalan seolah-olah adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun tidak memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat desa.
“Kami tetap berpegang pada adat kami,” tegas salah seorang warga kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026).
Keberatan ini mencuat di tengah dimulainya tahapan pendaftaran bakal calon Hukum Tua.
Masyarakat adat menilai terdapat sejumlah calon yang tidak masuk dalam kriteria adat. Mereka pun mempertanyakan bagaimana ketentuan adat tersebut diperhatikan dalam proses pencalonan yang sedang berjalan.
Ironisnya, persoalan ini bukan kali pertama terjadi. Polemik mengenai kriteria adat dalam pencalonan Hukum Tua disebut pernah mencuat beberapa tahun sebelumnya. Hingga kini, Desa Tontalete masih belum memiliki Hukum Tua definitif.
Masyarakat adat berharap pemerintah dan panitia pemilihan tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Mereka meminta adanya ruang penyelesaian yang mengedepankan dialog, transparansi, serta penghormatan terhadap ketentuan adat dan peraturan perundang-undangan.
Sebab, jangan sampai adat hanya diagungkan dalam seremoni dan tradisi, tetapi justru diabaikan ketika menyangkut penentuan pemimpin desa.
Bagi masyarakat adat Tontalete, adat bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan identitas yang harus dihormati.(jet)
