PROSULUT.COM, TAHUNA – Proyek pelabuhan Ferry Pananaru Kabupaten Kepulauan Sangihe, Berbandrol 35 miliar yang dikerjakan kontraktor luar Sulut belakangan menjadi sorotan. Pasalnya proyek yang seharusnya sudah selesai 100 persen Jelang akhir tahun 2024, hingga kini masih terkatung katung. Tim investigasi gabungan pers bersama admin group potensi saaat turun ke lokasi proyek, terindikasi pekerjaaan yang terpaksa harus membayar denda karena keterlambatan penyelesaian, diperkirakan baru dikerjakan 60 persen.
Jalur masuk keluar nyata asal asalan, dan proyek lama ditimpa dengan proyek baru, badan jalan berlumpur tak kelihatan profesionalismenya. sebagian material menumpuk bercampur aduk tak karuan di lokasi proyek memberi kesan proyek yang dikerjakan kontraktor luar Sulut ini bakal tak selesai secara normal. ” Pengalaman kami, memantau pekerjaaan proyek yang seharusnya sudah selesai, masih acak acakan dan ini perlu diawasi ketat.”Ujar salah satu teman pers yang sudah malang melintang di kabupaten Kepulauan Sangihe.
Mencermati proses kerja dermaga Ferry yang sangat tak karuan ini, sungguh memiskinkan hati. Disaat daerah kekurangan dana dan masyarakat perlu sentuhan prinsip agar ekonominya lebih baik, disaat yang sama, proyek Pagu dana tak kurang dari 35 miliar, tampaknya belepotan bak tumpukan lumpur basah yang tak jelas mau di rancang seperti apa. “Mereke penerima kerja ini benar benar tak profesional. Sudah terlambat, kondisi proses kerja amburadul tak ketulungan.”Tambah warga setempat Lexi Rakinaung.
Agenda potensi ‘mewaweke’ Sangihe dalam dialok terbatas, telah memastikan bahwa pekerjaaan puluhan miliar ini akan selesai dengan kondisi yang tak normal. Pers yang tergabung dalam tim, Charles Balanehu dan teman temannya menduga, jangan jangan proyek ini dijadikan laham untuk mendapatkan keuntungan dari semua eleman yang terlibat. “Pengawasan sepertinya tidak jalan dan ini perlu di telusuri lebih dalam karena akan terjadi kerugian negara yang tidak sedikit.
Satu pemahaman yang dibuka dalam dialok yang berlangsung pekan lalu, bahwa kelemahan didaerah, mungkin dianggap terpencil, ada pelaku pelaku pengawasan termasuk oknum pihak aparat, tak lagi objektif menyelamatkan keuangan negara, namun cendrung dijadikan objek mendapatkan keuntungan masing masing.
Hal ini sebagaimana disampaikan Asril tatande pers bayangjara Indonesia yang sempat lama bermukim di Jepang, mengemukakan bahwa tabiat buruk / keteledoran seperti itu, telah dibersihkan di negeri sakura Jepang. Negeri kita adalah negeri dongeng yang tata krama dan kedisiplinan kerja oknum tertentu sudah rusak permanen. Tak ada lagi kesadaran membangun dengan cara bersih dan disiplin.”Semoga pak presiden prabowo mampu membersihkan tindak tanduk oknum oknum anak negeri yang kelakuanya kotor belepotan.” ucap Tatande
Pihak pengelolaan proyek penanggung jawab oprasional lapangan Frisky, ketika mau dimintai penjelasan cendrung menghindar. Seolah engggan memberi penjelasan dan keterangan terkait proyek yang masih terkatung-katung padahal sudah melewati batas waktu kerja.
Penulis: Godam.
Editor:Jeffry.
