PROSULUT.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sulut melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) menyangkut Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD 2025, Rabu (13/03-2025) , di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.
Kegiatan yang bertujuan menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dengan mengacu pada Edaran Mendagri No. 900/833/SJ, 23 Februari 2025 itu, dihadiri langsung Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto.
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE mengatakan, Rakor itu bertujuan agar langkah-langkah yang diambil Pemprov dan kabupaten/kita se-Sulut terkait penganggaran tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut gubernur, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap daerah dapat mengelola anggaran lebih efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Sulawesi Utara.
“Apa yang kita lakukan ke depan, semuanya sesuai aturan yang ada. Kita juga harus bersinergi dengan kabupaten/kota agar tidak bertabrakan. Artinya, jika kita jalan bersama kabupaten)kota, kita akan kuat. Anggaran-anggaran yang tidak perlu harus dipangkas seperti ATK dan lainnya yang tidak penting, termasuk kebutuhan obat di rumah sakit daerah,” paparnya.
Gubernur juga menegaskan, jika Pemprov dan kabupaten/kita se-Sulut bersatu dan bersinergi, tentunya menjadi kuat.
Sementara Wamendagri, Bima Arya Sugiarto saat memberikan arahan mengatakan, strategi efisiensi belanja guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Ada beberapa hal teknis yang harus diperhatikan. Misalnya tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kita bisa memfasilitasi untuk konsultasi tekni dan berjenjang, sehingga kebingungan-kebingungan soal penganggaran, tagging-nya, fiturnya, kita coba perbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi ini bukan bertujuan memangkas anggaran pelayanan mendasar seperti kesehatan dan lainnya. Efisiensi anggaran adalah memangkas kegiatan yang tidak masuk akal seperti perjalanan dinas, biaya konsultasi, makan-minum, dan ATK.
Ia meminta peserta Rakor untuk sama-sama memahami program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Garuda, irigasi, dan penguatan swasembada pangan.
“Ada landasan pemikirannya. Artinya, sebelum masuk ke detail efisiensi anggaran, perlu dipahami dulu dasar pemikiran itu,” ujar Wamendagri saat wawancara dengan wartawan di lobi kantor gubernur.
Ia menyebutkan, di Sulut ada kelemahan yang sering terjadi, yakni kesenjangan koordinasi kepala-kepala daerah, sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri. Kita bicara disiplin, koordinasi, dan kolaborasi. Tanpa koordinasi dan kolaborasi dengan gubernur Sulut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang mengayomi dan memotivasi kepala-kepala daerah, target-target nasional tidak bisa dicapai.
Dalam sesi tanya-jawab yang menghadirkan panelis Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo membahas materi tentang Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengatakan, perlu ada evaluasi terhadap keselarasan program di tiap tingkatan pemerintahan.
“Kita akan evaluasi keselarasan program dari kabupaten/kota ke provinsi dan terakhir ke pusat,” katanya.
Rakor tersebut dihadiri bupati/walikota se-Sulut, unsur Forkompinda Sulut, Sekprov Sulut Steve Kepel, pejabat di lingkungan Pemprov Sulut, para Sekda se-Sulut, para inspektur, para Kabag Keuangan, para Kabag Hukum, para Kabag BPJ, serta pejabat terkait lainnya. (ist/*)
