PROSULUT.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah bersama Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara memperkuat implementasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) melalui Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Penyediaan Data dan Sosialisasi IPBK yang digelar di Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulut, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi serta memperkuat penyediaan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, S.IP., M.M., dan diikuti perangkat daerah provinsi secara langsung serta perangkat daerah kabupaten/kota secara virtual.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN RI, Dr. Eng. Bonivasius Prasetya Ichiarto, S.Si., M.Eng., menjadi narasumber utama secara daring dengan memaparkan kebijakan nasional pembangunan berwawasan kependudukan serta reformulasi IPBK Tahun 2025.
Dalam arahannya, Tahlis Gallang menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama, sehingga aspek kependudukan wajib terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan. Karena itu, IPBK yang memiliki lima dimensi dan 17 indikator harus didukung oleh data sektoral yang valid, akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadikan pemenuhan data IPBK sebagai landasan penyusunan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan.
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah bersama Bappeda Sulawesi Utara juga diminta mengawal proses penyediaan data, melakukan pendampingan teknis, serta memastikan setiap indikator dipenuhi secara optimal oleh instansi yang bertanggung jawab.
Hasil IPBK nantinya diharapkan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hingga evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Melalui sinergi lintas sektor dan dukungan data yang berkualitas, Pemprov Sulawesi Utara menargetkan pembangunan yang semakin tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.(lis/*)
