PROSULUT.com,KOTAMOBAGU — Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terus mengonsolidasikan langkah lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan strategis daerah terimplementasi secara terarah, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Sosial yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sahaya S. Mokoginta, S.STP., M.E.
Rakor ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinatif Asisten I dalam mengawal perumusan serta implementasi kebijakan pemerintahan daerah lintas perangkat daerah. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah tindak lanjut terhadap berbagai isu publik yang membutuhkan penanganan terintegrasi.
Sejumlah agenda strategis dibahas, meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan ketertiban umum, penguatan regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), optimalisasi peran perangkat pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan, serta penguatan pengelolaan dan diseminasi informasi kegiatan pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika masyarakat.
Dalam arahannya, Sahaya S. Mokoginta menegaskan bahwa rakor ini tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang dapat diukur dan dievaluasi.
“Rapat koordinasi ini menjadi fondasi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama. Setiap hasil pembahasan harus ditindaklanjuti secara nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, agar kebijakan yang ditetapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan serta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Koordinasi harus berjalan berkelanjutan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama, sehingga pelaksanaan kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, pelayanan publik yang berkeadilan, serta terjaganya ketertiban dan ketenteraman masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Widdy Mokoginta, S.Sos., menyatakan bahwa Staf Khusus siap memperkuat analisis kebijakan dan menjembatani dinamika aspirasi publik yang berkembang.
“Sinergi antara Keasistenan I, perangkat daerah, dan Staf Khusus menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang responsif, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, Fahri Damopolii, S.Kom., M.E., menegaskan pentingnya peran informasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Dinas Kominfo akan terus memperkuat penyebarluasan informasi kegiatan pemerintah daerah secara terbuka, lugas, dan mudah dipahami masyarakat. Setiap masukan dan kritik publik akan ditanggapi secara proporsional dan dijadikan bahan evaluasi kebijakan,” jelasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, para Kepala Bagian di lingkup Sekretariat Daerah, serta Staf Khusus Wali Kota. Kehadiran seluruh unsur terkait mencerminkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang solid, terintegrasi, dan responsif.
Melalui rakor ini, Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mendukung implementasi kebijakan strategis daerah secara berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (**)
