PROSULUT.com, MANADO — Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX yang digelar di Lapangan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (27/4/2026).
Peringatan tiga dekade otonomi daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara mandiri dan inovatif.
Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tetap membutuhkan koordinasi dan penyelarasan kebijakan yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menekankan enam langkah strategis dalam penguatan otonomi daerah. Langkah tersebut meliputi integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis kinerja, penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan kolaborasi antarwilayah, pengutamaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi maupun bencana.
Gubernur juga menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Ia meminta agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta menghindari kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung.
“Capaian tiga dekade otonomi daerah ini harus menjadi pijakan untuk memperkuat pelayanan publik. Pemerintah daerah harus hadir dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, mulai dari penguatan ketahanan pangan, penurunan angka stunting, hingga pemberdayaan UMKM,” ujar Gubernur.
Upacara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat tinggi pratama, serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Peringatan ini menegaskan bahwa otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, melainkan tanggung jawab bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.(dks/jet(
