PROSULUT com, SANGIHE – Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Kepulauan Sangihe akibat terbatasnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu keresahan masyarakat, Senin (19/10/2026). Di tengah kondisi tersebut, harga BBM di tingkat pengecer diduga melonjak hingga Rp15.000–Rp20.000 per liter, sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sangihe melalui Bagian Perekonomian Setda mengklaim stok masih dalam batas aman berdasarkan koordinasi dengan Pertamina.
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yusak Karame, S.AP., menjelaskan bahwa pengurangan pasokan dalam beberapa hari terakhir dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM agar tidak habis sebelum pasokan berikutnya tiba. Ia menyebutkan, kapal pengangkut BBM diperkirakan tiba pada Selasa pagi (20/10/2026), sehingga distribusi ke sejumlah SPBU diharapkan kembali normal.
“Memang terjadi pengurangan pasokan BBM dalam beberapa hari terakhir. Namun, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok agar tidak sampai mengalami kekosongan sebelum pasokan berikutnya tiba,” ungkap Karame.
Menurutnya, penyaluran BBM tetap dilakukan secara bertahap, termasuk ke SPBU 74.958.03 Sawang Bendar dan SPBU 74.958.14 Malebur. Namun, dugaan kenaikan harga BBM di tingkat pengecer hingga Rp20.000 per liter menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Karame mengakui pihaknya belum melakukan pemantauan langsung terkait harga tersebut, tetapi mengimbau pengecer agar tidak memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan berlebihan.
Mengenai dugaan penimbunan, Karame mengatakan pemantauan hingga pagi hari belum menemukan kendaraan yang mengisi BBM berulang kali dalam waktu singkat di SPBU yang dipantau. Ia menegaskan, apabila ditemukan praktik penimbunan yang melanggar ketentuan, penanganan akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan bahwa pembelian BBM menggunakan jeriken wajib disertai surat rekomendasi dari dinas teknis berwenang.
Situasi ini menjadi ujian bagi Pemkab Sangihe dalam memastikan distribusi BBM berjalan tertib dan masyarakat tidak terbebani harga yang tidak wajar. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pengawasan di SPBU maupun tingkat pengecer, menelusuri dugaan lonjakan harga, serta memastikan pasokan yang diklaim aman benar-benar dapat diakses masyarakat.
Sebab, bagi warga, jaminan stok bukan sekadar pernyataan, melainkan kepastian memperoleh BBM dengan harga yang wajar.(Yosua Patras)
