PROSULUT.com, MANADO – Pro kontra terhadap dua kegiatan workshop bidang pendidikan di Kota Manado, terus menjadi pergunjingan di kalangan kepala sekolah dan tenaga pendidik.
Masalahnya, workshop yang melibatkan pihak penyelenggara dari non pemerintah, dinilai memberatkan mereka sebagai peserta, karena harus merogoh kantong pribadi atau meminjam uang ke pihak lain.
Tanggapan miring tersebut mencuat akibat kedua workshop yang telah digelar, berbeda dengan pelaksanaan retreat para gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota seluruh Indonesia, di Magelang oleh Presiden Prabowo Subianto, yang tidak memungut biaya apa pun alias gratis.
Hanya dalam dua bulan, dua workshop yang dilaksanakan Pemkot Manado melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memaksa para Kepsek, berutang ke pihak lain untuk membayar uang pendaftaran.
Workshop pertama yang bertajuk “Workshop Pendidikan Bermutu untuk Semua” sudah selesai dilaksanakan pada 21-22 Februari 2025 di Hotel Grand Puri Manado dengan uang pendaftaran sebesar Rp 1.000.000,- per perserta.
“Semua materi yang disajikan biasa-biasa saja. Tidak ada yang baru. Semua materi kami sudah pernah dapat saat mengikuti bimbingan teknis sebelum menjabat Kepsek.,” kata seorang Kepsek.
Beberapa Kepsek lain yang ditemui terpisah juga mengatakan hal senada.
WPBUS dilaksanakan oleh Disdikbud Kota Manado bekerjasama dengan pihak ketiga, YSNC Yokyakarta.
Baru berjalan satu bulan, para Kepsek itu sudah diminta lagi untuk ikut workshop oleh Disdikbud Kota Manado yang digelar hari ini, Senin (17/03-2025) di ruang Serbaguna Pemkot Manado. Kali ini, Disdikbud juga menggandeng pihak ketiga, DPP Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Provinsi Sulut, mengusung tajuk ” Workshop Bela Negara (WBN)”.
“Biaya untuk kedua kegiatan itu tidak tertata dalam RKS, maka kami terpaksa meminjam uang dari luar dengan jaminan akan dimasukkan dalam anggaran perubahan mendatang,” ujar seorang Kepsek dengan nada berharap.
Informasi yang diperoleh di Inspektorat Daerah Kota Manado, menyebutkan, akan menindaklanjuti masalah tersebut. Inspektorat menegaskan, akan fokus dengan kegiatan tersebut apakah sesuai dengan penggunaan anggaran.
“Kita (auditor-red) akan meneliti sejauh mana keabsahan workshop tersebut, apakah telah sesuai petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak) atau tidak, terutama dalam penggunaan anggaran. Jangan – jangan uang pendaftarannya digunakan untuk kepentingan pribadi,” pemberi informasi saat dikonfirmasi, Jumat (15/03/2025).
Pegiat Anti Korupsi Sulut, Refly Sanggel, mengusulkan kaluhan itu diteruskan ke lembaga penegak hukum kepolisian atau kejaksaan untuk diselidiki. Menurut Refly, siapa pun berhak untuk menyampaikan hasil temuan jika terindikasi adanya penyalahgunaan anggaran.
“Meski belum ada bukti penyimpangan penyalahgunaan anggaran, namun tidak ada salahnya jika pengaduan itu diterima dan dipelajari. Intinya kami mendukung setiap persoalan yang ada kaitannya dengan penggunaan keuangan negara yang tidak jelas. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan adanya efisiensi anggaran,” ketus Refly, Minggu (16/05/2025).
Sementara Sekretaris Disdikbud Manado, Triana Almas saat dikonfirmasi melalui WhatsAppnya, hanya berkomentar pendek. Dalam balasannya Triana membenarkan kalau kegiatan tersebut menyangkut bela Negara.
“Iya kegiatan bela Negara,” pungkasnya.(tim-APPM)
