PROSULUT.com, MANADO — Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp13,6 miliar dari pemerintah pusat dilaporkan telah masuk ke kas Pemerintah Kota sejak 30 Desember 2025. Namun hingga kini, dana tersebut belum juga dicairkan kepada para guru penerima hak.
Kondisi ini memicu gelombang keluhan dari para guru yang merasa dipinggirkan, padahal TPG merupakan hak yang sangat vital untuk menopang kebutuhan hidup mereka dan keluarga.
“Tolong kami Pak Wali Kota, kami butuh makan, terlebih untuk membayar kebutuhan anak yang sedang kuliah. Kami sudah banyak berutang demi menutupi kebutuhan keluarga. Kami hanya manusia biasa, gaji kami tidak sebanding dengan yang Bapak miliki,” ungkap salah satu guru dengan nada penuh harap.
Dana Sudah Masuk, Mengapa Belum Dibayar?
Informasi yang beredar menyebutkan dana TPG tersebut sudah berada di kas daerah sejak akhir Desember 2025.
Artinya, persoalan bukan lagi pada transfer dari pusat, melainkan pada proses internal pemerintah daerah.
Keterlambatan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan guru. Mereka mempertanyakan transparansi serta kepastian jadwal pencairan dana yang menjadi hak mereka.
Guru Terhimpit Utang dan Kebutuhan Hidup
Sejumlah guru mengaku terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ada yang harus membayar uang kuliah anak, cicilan rumah, hingga kebutuhan pokok yang terus meningkat.
“TPG itu bukan bonus. Itu hak kami karena sudah memenuhi syarat sertifikasi dan beban kerja. Kalau ditahan tanpa kejelasan, kami harus bagaimana?” ujar seorang guru lainnya.
Desakan Transparansi dan Kepastian
Para guru kini mendesak Pemerintah Kota untuk segera
Memberikan penjelasan resmi terkait alasan keterlambatan,
Menetapkan tanggal pasti pencairan,
Menjamin kejadian serupa tidak terulang kembali.
Keterlambatan pencairan dana yang sudah tersedia dinilai mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik yang selama ini menjadi garda terdepan mencerdaskan generasi bangsa.
Hingga berita ini diturunkan, para guru masih menunggu jawaban dan tindakan nyata dari Pemerintah Kota.
Apakah dana Rp13,6 miliar itu akan segera cair, atau para guru harus kembali bersabar tanpa kepastian? Publik kini menanti sikap tegas dari pemimpin daerah.(jet)
