PROSULUT.com, MANADO – Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat membuahkan hasil konkret. Sekitar 15.000 unit rumah dipastikan akan dialokasikan untuk Sulut melalui program nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepastian tersebut diperoleh setelah Gubernur Yulius Selvanus menggelar pertemuan strategis dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada Jumat, 27 Februari 2026.
Pertemuan itu tak hanya membahas angka dan target pembangunan, tetapi juga arah besar pembangunan perumahan sebagai instrumen penguatan ekonomi daerah.
Bagi Gubernur Yulius, program ini lebih dari sekadar proyek fisik. Ia melihatnya sebagai fondasi pertumbuhan yang menyentuh banyak sektor sekaligus.
“Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Namun di balik itu, ada efek berantai yang luar biasa—lapangan kerja terbuka, UMKM bergerak, pengembang lokal tumbuh, dan ekonomi daerah berputar,” ujarnya.
Program Terintegrasi dan Tepat Sasaran
Dalam skema yang disiapkan pemerintah pusat, Sulut akan menerima:
Pembangunan satu tower rumah susun MBR di Manado
Peningkatan Program BSPS menjadi 8.000 unit
7.000 rumah subsidi melalui BP Tapera
Rumah tahap awal bagi ASN, pelaku UMKM, TNI–Polri, atlet, serta tokoh agama
Penanganan kawasan kumuh perkotaan
Pembangunan rusun bagi warga Sitaro terdampak banjir
Program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus mempercepat pengurangan kawasan kumuh di wilayah perkotaan dan daerah rawan bencana.
Dorongan Pembiayaan untuk UMKM dan Pengembang Lokal
Tak kalah penting, pemerintah pusat menyiapkan skema pembiayaan yang dinilai progresif dan pro-daerah, antara lain subsidi bunga 5 persen bagi UMKM, plafon kredit hingga Rp5 miliar per pelaku usaha, serta dukungan pembiayaan sampai Rp50 miliar bagi pengembang lokal.
Skema ini diharapkan menciptakan ekosistem pembangunan yang sehat di mana proyek perumahan tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga memberi dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.
Sebagai langkah lanjutan, Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada April 2026. Agenda tersebut akan memastikan kesiapan lahan, validasi penerima manfaat, serta pematangan skema pembiayaan sebelum realisasi pembangunan dimulai bertahap di berbagai kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Sulut menilai dukungan besar dari pusat ini sebagai sinyal kuat bahwa Sulawesi Utara masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin solid, program perumahan ini diharapkan menjadi titik bangkit ekonomi daerah, inklusif, berkelanjutan, dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.(**)
